.com Selain gaji, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mendapatkan dana operasional.
Dana operasional tersebut diambil dari pendapatan orisinil kawasan (PAD).
Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, dana operasional Anies-Sandi untuk Oktober sudah disalurkan.
"Untuk Oktober kemarin, (dana operasional) besarannya masih sama dengan yang sebelumnya. Karena kan ini masih 2017, masih melanjutkan format yang lama," ujar Mawardi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (22/11/2017).
Artinya, lanjut Mawardi, dana operasional masih diambil 0,13 persen dari PAD.
Tim Ahok Buka Suara Tanggapi Pernyataan Anies Baswedan Soal Gaji Staf Gubernur
Adapun besar 0,13 persen ini merupakan pilihan pemerintahan sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama.
Mawardi menyampaikan 0,13 persen dari PAD nilainya sebesar Rp 4,5 miliar.
"Rp 4,5 miliar itu total Gubernur dan Wagub. Untuk pembagiannya juga masih sama kaya dulu yakni 60:40," kata Mawardi.
Dana operasional dibagi dua, Anies mendapatkan 60 persen, Sandiaga mendapatkan 40 persen.
Tepatnya, dana operasional Anies sebesar Rp 2,7 miliar dan Sandi Rp 1,8 miliar setiap bulannya.
Untuk apa?
Mawardi menyampaikan dana operasional itu menjadi wewenang Anies dan Sandiaga.
Namun, penyaluran rutin kepada jajaran di bawah masih terus dilakukan.
Pada kurun Ahok, dana operasional juga dibagi untuk sekretaris kawasan (sekda), wali kota, dan bupati.
Hal itu juga diteruskan oleh Anies-Sandi.
Bocor di Medsos! Video Intim Vidi Aldiano Bareng Kekasih, Netter: Gak Nyangka, Kirain Kalem
"(Dana operasional) untuk Sekda hingga ketika ini masih Rp 100 juta per bulan, Wali Kota Rp 50 juta, dan Bupati Kepulauan Seribu Rp 30 juta per bulan," kata Mawardi.
Di luar penyaluran untuk Sekda, Wali Kota, dan Bupati, dana operasional digunakan untuk apa?
Saat masih menjabat gubernur, Ahok mengaku bahwa dana operasionalnya seringkali digunakan untuk dukungan masyarakat.
Misalnya untuk membantu menebus ijazah sekolah warga, membayar biaya rumah sakit, membeli karangan bunga, membeli makan siang untuk pekerja harian lepas di lingkungan Balai Kota, hingga menggaji staf.
Ahok juga mengembalikan sisa dana operasional yang didapatnya.
Saat ditanya apakah Anies juga menyalurkannya ibarat itu, Mawardi tidak menjawab dengan spesifik.
"Itu kewenangan Pak Gubernur, pak Gubernur akan bantu masyarakat tergantung tawaran masyarakat. Misal ada permohonan dukungan untuk ijazah kayak gitu," kata Mawardi.
Namun, Mawardi yakin dana operasional itu juga digunakan untuk membantu warga.
Mawardi tidak tahu niscaya pembagian dana operasional di luar penyaluran ke pejabat DKI.
Sebab, dana tersebut diatur orang yang ditunjuk Anies-Sandi sebagai bendahara.
Tak Hanya Faisal Harris, Ini Sederet Pria yang Sempat Dikabarkan Dekat dengan Jennifer Dunn
"Buat memudahkan penyaluran (dana operasional), Pak Gubernur dan Pak Wagub menunjuk seseorang untuk mengelola uang itu," kata Mawardi.
Saat menjabat di Balai Kota, Anies dan Sandiaga juga membawa staf-staf yang menempel pada mereka.
Apakah staf-staf digaji dengan dana operasional, Mawardi juga tidak tahu pasti.
"Saya kurang paham. Mungkin dari Pak Gubernur ya," kata Mawardi.
Untuk tahun 2018, Mawardi mengaku belum ada instruksi dari Anies ataupun Sandi mengenai dana operasional.
Dia belum tahu presentase dana operasional sebesar 0,13 persen pada 2018 akan berubah atau tidak.
Kata Mawardi, hal itu tergantung pada kepastian sasaran PAD ketika legalisasi APBD 2018.(Jessi Carina)
Sumber: tribunnews.com Sumber http://www.gentanusa.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar