.com Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kala Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didanai oleh pihak swasta, menuai protes dari banyak sekali pihak.Tim sukses Ahok di Pilkada DKI Mohamad Guntur Romli menyebut, Anies berusaha memfitnah Ahok dan hal tersebut merupakan tuduhan serius. Apalagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, juga membantah pernyataan Anies.
"Dengan menyampaikan ada staf Ahok digaji swasta, Anies mau fitnah Ahok telah disuap, ini tuduhan serius, gak sanggup berargumen knp timnya boros terus melempar fitnah," ujar Romli lewat akun Twitter-nya, Rabu (22/11/2017), dengan mengunggah artikel pernyataan dari Agus Suradika.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengungkapkan, di kala Ahok, pihak swasta diminta untuk membangun banyak sekali akomodasi publik, dan bukan membiayai TGUPP.
"Swasta2 Era Ahok disuruh berdiri RPTRA2, keruk2 sungai, normalisasi waduk, bangun2 simpang susun, rusun, masjid dll dgn nalar Ahok pake istilah 'kompensasi, kontribusi, denda' sdangkan proyek2 dikasi ke BUMN & BUMD, sanggupkah Anies Sandi sprt ini?" ujar Romli.
Sebelumnya, Agus Suradika membantah pernyataan Anies yang menyampaikan selama ini Tim TGUPP didanai oleh swasta. "Pakai APBD TGUPP, mungkin yang bukan APBD itu ketika Pak Ahok biayain staf khusus pakai dana operasional," kata Agus di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Bantahan juga tiba dari mantan staf khusus Ahok, Rian Ernest. Ia menyebut, selama menjadi staf, gajinya dari uang operasional gubernur, bukan perusahaan swasta, ibarat pernyataan Anies.
"Pak Anies ini mispersepsi jikalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu. Kami (staf) ini digaji setiap bulan pribadi ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu," kata Rian ketika dihubungi wartawan, Selasa (21/11/2017).
"Saya menyayangkan perilaku Pak Anies yang pribadi menuduh ibarat itu, padahal ketika kampanye ia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu," tegas Rian.
Sebelumnya, Anies sempat menerima sorotan atas rencana kenaikan anggaran TGUPP dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,9 miliar. Menanggapinya, Anies beralasan bahwa kenaikan itu sebab dalam Rancangan APBD 2018, tidak ada lagi anggaran masuk dari pihak swasta untuk membiayai tim gubernur ibarat di kala gubernur Ahok.
"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu (staf gubernur) didanai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu didanai dengan siapa, kini dengan siapa," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Anies menganggap, cara gubernur sebelumnya dalam membiayai TGUPP memakai dana swasta, merupakan sesuatu yang lucu. Karena tim ini berkerja untuk pemerintah DKI, maka sudah seharusnya menerima alokasi dana dari APBD.
"Kan lucu secara kepegawaian didanai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur. Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?" papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu atau percepatan pembangunan justru didanai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi, sebab itu kini kita buat transparan," pungkasnya.
Sumber: netralnews.com Sumber http://www.gentanusa.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar