.com Pihak swasta dikabarkan bakal menangani puluhan ribu pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Rencana ini terungkap sesudah diskusi pihak perusahaan swasta tersebut dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
PHL itu termasuk pengelolaan pasukan oranye, biru, dan lainnya.
Jika niat Pemprov DKI Jakarta itu benar, nanti 93 ribu PHL itu akan menjadi pegawai alih daya alias outsourcing di lingkungan Pemprov DKI.
Namun, rencana tersebut menerima jawaban dari mantan staf khusus mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Melalui akun Twitter @thedufresne, netizen berjulukan Ismail Al Anshori tersebut menunjukkan seluk beluk pengelolaan pasukan oranye oleh swasta.
"Kembali ke jaman kegelapan..." kicau akun @thedufresne, pada Selasa (21/11/2017).
Terkait kicauan tersebut, seorang netizen dengan akun @qronoz bercuit ibarat ini:
"Kalo demi profesionalitas pengelolaan gw sepakat sih, asal jangan jadi turun aja honor PPSU (Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum) alasannya jadi outsourcing gini," kicau akun @qronoz.
Ismail Al Anshori pun menanggapi.
"Jika diberikan ke pihak ketiga, maka bisa dipastikan tidak efisien. Biaya akan membengkak minimal 21%. 10% overhead+profit, 10% PPN," kicau akun @thedufresne.
Ada pula netizen yang menanyakan, "Kalo pas jaman jelas siapa yang kelola mas?"
Akun @thedufresne berkicau, "Swakelola."
Netizen lain menanggapi, "Intinya kan memang tenderkan ke sana tenderkan ke siniiii..."
Akun @thedufresne pun menjawab, "Mark up harga, potong gaji, & pegawai fiktif. Wesbiyasa."
Seorang netizen dengan akun @BianHaura membeberkan 'kepahitan' tenaga kerja OB di zaman mantan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke.
"Zaman Foke gw kenal penyalur tenaga kerja OB ke seluruh Kantor Walikota Jakarta. Beneran sadis cuilan honor mereka. Tunggu aja waktunya Mereka bakalan teriak lagi," kicau @BianHaura.
Postingan itu ditanggapi dengan akun @owri8.
"Tim PPSU sudah ada yang menanyakan soal transparansi cuilan honor mereka. Malah disuruh ttd untuk permohonan maaf & tidak kritis di atas selembar kertas dengan meterai," cuit akun @owri8.
Kemudian, postingan itu ditanggapi lagi doleh akun @BianHaura.
"Nah dulu modusnya ibarat ini, mereka tanda tangan mendapatkan honor full 1.5jt atau 1.6jt tapi yg mereka sanggup hanya 700-800rban/bulan. Di Tanya cuilan untuk apa mereka gak tau," kicau akun @BianHaura.
Berikut komentar netizen lain terkait pengalihan pengelolaan pasukan oranye tersebut:
@rizalarjuna68: Membubarkan yg sdh berjakan sgt baik.. niatnya cm menghilangkan semua jejak kebaikan Ahok..
@milinyit: Ibunya temen gue PPSU, beliau bilang pokoknya jikalau honor 600ribu per bulan, cair 3 bln sekali kayak zaman sebelum jkw ahok, beliau mau berenti aja. Emang kelurahan ga bisa ya kelola PPSU paling 10-20 orang? Sampe mesti outsource ke swasta. Ck. #JKT58
@tessa_funny: Padahal salah satu kontrak politiknya dengan buruh ialah menghapus outsourcing #tepokjidat
Dikelola outsourcing
PT ISS Indonesia berpotensi menjadi kawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
ISS dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah berdiskusi biar ISS Indonesia menangani 93.000 pekerja harian lepas (PHL) yang ada di lingkungan Pemprov DKI.
PHL itu termasuk pengelolaan pasukan oranye, biru, dan lainnya.
Jika niat Pemprov DKI Jakarta itu benar, maka nanti 93.000 PHL itu akan menjadi pegawai ISS dan bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebagai pekerja outsourcing.
ISS dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah berdiskusi biar ISS Indonesia menangani 93.000 pekerja harian lepas (PHL) yang ada di lingkungan Pemprov DKI.
PHL itu termasuk pengelolaan pasukan oranye, biru, dan lainnya.
Jika niat Pemprov DKI Jakarta itu benar, maka nanti 93.000 PHL itu akan menjadi pegawai ISS dan bekerja di lingkungan Pemprov DKI sebagai pekerja outsourcing.
Sumber: tribunnews.com Sumber http://www.gentanusa.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar